KEPALA Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Alexius Akim menerangkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah akan disalurkan pada Januari tahun depan. Dalam mekanisme baru yang ditetapkan pemerintah, tahun 2012 dana BOS disalurkan melalui pemerintah provinsi. Kemudian, pemerintah provinsi akan menyalurkannya langsung ke rekening sekolah. “Sekarang, BOS harus masuk ke APBD provinsi. Jadi tinggal provinsi mentransfernya ke sekolah penerima. Sesuai petunjuk, harapan kita Januari ini bisa tersalurkan,” ujarnya kemarin.
Setelah BOS disalurkan ke masing-masing sekolah penerima, sambung Akim, perlu ditindaklanjuti dengan proses monitoring atau pengawasan agar dana tersebut digunakan sesuai aturan. Pengawasan BOS akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk optimalisasi pengawasan dana BOS ini, Dinas Pendidikan Kalbar segera akan menggelar workshop tentang pengelolaan dana BOS bersama kabupaten/kota. “Nanti harus diatur bagaimana proses pengawasannya, siapa melakukan apa, di mana dan bagaimana,” katanya. Akim berharap, dana BOS 2012 dapat disalurkan tepat sasaran.
Saat rapat penyerahan DIPA 2012, Gubernur, Cornelis mengungkapkan, jumlah dana BOS yang diterima Kalbar yaitu Rp391,36 miliar untuk tingkat SD dan Rp145,776 miliar untuk tingkat SMP. Ia pun menyebutkan bahwa penyerahan dana BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011. Dalam aturan tersebut, dana BOS langsung masuk ke APBD provinsi.
“Ini salah satu penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemprov, dilengkapi dengan pembiayaannya. Ini urusan kabupaten/kota yang diserahkan ke provinsi,” jelas dia. Cornelis menekankan agar Dinas Pendidikan tidak lalai mengenai dana BOS dan ia berharap BOS 2012 sudah dapat disalurkan per Januari. Dengan masuknya BOS ke dalam APBD, Cornelis juga kembali menegaskan bahwa proporsi anggaran pendidikan dalam APBD Kalbar menjadi lebih dari 20 persen. Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, Ali Akbar menyambut baik masuknya dana BOS ke dalam APBD. Namun, ia berharap agar penyaluran dana ini dapat tepat waktu dan tepat sasaran. (ron)
Sumber : Pontianak Post
Setelah BOS disalurkan ke masing-masing sekolah penerima, sambung Akim, perlu ditindaklanjuti dengan proses monitoring atau pengawasan agar dana tersebut digunakan sesuai aturan. Pengawasan BOS akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk optimalisasi pengawasan dana BOS ini, Dinas Pendidikan Kalbar segera akan menggelar workshop tentang pengelolaan dana BOS bersama kabupaten/kota. “Nanti harus diatur bagaimana proses pengawasannya, siapa melakukan apa, di mana dan bagaimana,” katanya. Akim berharap, dana BOS 2012 dapat disalurkan tepat sasaran.
Saat rapat penyerahan DIPA 2012, Gubernur, Cornelis mengungkapkan, jumlah dana BOS yang diterima Kalbar yaitu Rp391,36 miliar untuk tingkat SD dan Rp145,776 miliar untuk tingkat SMP. Ia pun menyebutkan bahwa penyerahan dana BOS dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011. Dalam aturan tersebut, dana BOS langsung masuk ke APBD provinsi.
“Ini salah satu penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemprov, dilengkapi dengan pembiayaannya. Ini urusan kabupaten/kota yang diserahkan ke provinsi,” jelas dia. Cornelis menekankan agar Dinas Pendidikan tidak lalai mengenai dana BOS dan ia berharap BOS 2012 sudah dapat disalurkan per Januari. Dengan masuknya BOS ke dalam APBD, Cornelis juga kembali menegaskan bahwa proporsi anggaran pendidikan dalam APBD Kalbar menjadi lebih dari 20 persen. Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, Ali Akbar menyambut baik masuknya dana BOS ke dalam APBD. Namun, ia berharap agar penyaluran dana ini dapat tepat waktu dan tepat sasaran. (ron)
Sumber : Pontianak Post
0 comments:
Post a Comment